Pemerintah Upayakan Berbagai Cara Untuk Menumpas Pungli

Adanya laporan tentang pungutan liar (pungli) yang tercatat masih tinggi di lingkungan pemerintah dari pusat sampai daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menilai hal tersebut disebabkan oleh lemahnya komitmen para pegawai dalam memberantas pungli.

Tjahjo yang ditemui saat Workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (02/08/2017) menyebut bahwa ini memang problem ‘lingkaran setan’ yang menyebabkan pungli terus terjadi padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pungli, seperti halnya membuat rambu-rambu (aturan), perbaikan sistem, dan membentuk tim terpadu. Hal iniseperti yang dikutip di laman kemendagri.go.id.

“Ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan daerah yaitu sektor perizinan, hibah/bansos, jual beli jabatan, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa. Namun hal ini kembali lagi pada moral setiap oknum”, terang Tjahjo.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan perlu adanya perubahan pola pikir aparatur dan masyarakat bahwa dalam memberikan pelayanan publik tidak dipungut biaya. Ini harus dilakukan secara bertahap. (DW)