Pemerintah Prioritaskan Pelayanan Masyarakat Tahun 2018

Dalam memberikan sambutan di acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan seruan sekaligus apresiasi terkait hasil kinerja pemerintah di Tahun 2017. Mendagri ingin di Tahun 2018 reformasi birokrasi dapat dipercepat dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan agar tidak ada hambatan yang terlalu menyulitkan masyarakat. “Perlu ada pencermatan yang baik. Pemangku kebijakan di setiap daerah harus dapat mencermati masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Karena setiap daerah, punya problem yang tidak sama. Intinya, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhambat. Jangan sampai hak warga terganggu”, jelas Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (04/01/2017). Dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dilalui masyarakat, Mendagri Tjahjo menceritakan pengalamannya saat menghadiri rapat di Kemendiknas. “Kartu pintar yang harus sampai di bawah terhambat. Tidak ada Kemendagri menghambat. Ternyata penyerahan kartu pintar itu diserahkan langsung ke kecamatan. Yang menyerahkan bukan pejabat provinsi atau kabupaten tapi pengusaha pencetakan itu tanpa ninggali uang jalan uang bensin, dia masuk laci tidak sampai ke penerima”, terangnya seperti yang dikutip di situs www.kemendagri.go.id. Dengan demikian, kedepannya diharapkan tidak ada hal sepele yang dapat menghambat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga prioritas pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi dapat tercapai. Selain itu, Mendagri Tjahjo juga bercerita saat diundang ke acara Bursa Efek Indonesia. Ia merasa kaget setelah tahu perkembangan yang terjadi, khususnya di sektor perbankan. Sebab, dalam tempo 4 bulan saja, masyarakat yang membuka rekening di bank, mencapai 14 juta orang. Mengenai hal ini, Mendagri sanagat mengapreasiasi pencapaian ini. “Itu luar biasa sekali”, tuturnya. (DW)