Dalam rangka pengendalian inflasi, Jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Gedung Command Center Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Selasa (4/7/2023)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian hadir sekaligus memimpin jalannya rapat. Ia menyampaikan, secara Nasional terdapat penurunan jumlah inflasi dari tahun ke tahun, yaitu dari angka 4,00 % menjadi 3,52%. Namun, secara bulan ke bulan selama periode bulan mei-juni 2023 mengalami sedikit kenaikan dari angka 0,09% menjadi 0,14%. Meskipun demikian, ia menyampaikan hal tersebut menunjukkan kondisi yang cukup terkendali.

Badan Pusat Statistik (BPS) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Dr Pudji Ismartini memaparkan dari pantauan jumlah inflasi selama bulan Juni 2023, menurut data historis yang ditampilkan, secara month to month (m-to-m) makanan, minuman dan tembakau memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah inflasi sebesar 0,39 %. Semantara data historis yang di tampilkan secara year on year (yoy), sektor transportasi masih memberikan konstribusi terbesar terhadap jumlah inflasi sebesar 10,18%. Lebih detailnya, pudji memaparkan, sebaran inflasi tranportasi tertinggi di atas inflasi nasional terjadi di 46 kota.

Dr Nyoto Suwignyo selaku Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyampaikan dari hasil pantauan harga pada 2 juli 2023 beberapa komoditas mengalami kenaikan di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), yaitu jagung 24,57%, garam konsumsi 19,54%, beras medium zona 3 16,76% dan telur ayam ras 13,67%. Nyoto Suwignyo juga menyampaikan daftar wilayah dengan kategori harga rata-rata pangan >10% diatas HAP dari setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, bawang merah di 57 Kab/Kota, cabai merah kriting di 60 Kab/Kota, cabai  rawit merah 73 Kab/Kota, daging sapi 32 Kab/Kota dan telur ayam ras di 306 Kab/Kota.

Demi menjaga ketersediaan dan stabilisasi bahan pangan, Badan Pangan Nasional telah melakukan beberapa langkah konstruktif yaitu melakukan gerakan pangan murah daging ayam ras, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak Nasional di 341 titik di 300 Kabupaten/Kota.

Di akhir rapat, Kemendagri berpesan pentingnya kepada peserta rapat untuk selalu menjaga koordinasi dan pengawasan terhadap inflasi agar tetap terkendali, sesuai dengan arahan Presiden RI harus tetap konsisten dalam melakukan pengendalian, karena sekali lepas kendali maka akan sulit untuk mengendalikannya. Lebih lanjut Tito menenkankan agar pemerintah mampu mengambil  langkah dengan menyediakan cadangan pangan, sehingga Ketika terjadi kelangkaan tidak terlalu membebankan masyarakat dan segera bisa teratasi oleh pemerintah. (Robiatul)